Brigadir Heru Mujahidin, SH menghadiri undangan tentang ” Sosialisasi Penataan Tata Batas Wilayah Kota Kota Banjarbaru.

Polres Banjarbaru – Bhabinkamtibmas Polsek Banjarbaru Barat jajaran polres banjarbaru Kelurahan Landasan Ulin Barat Brigadir Heru Mujahidin, SH menghadiri undangan tentang ” Sosialisasi Penataan Tata Batas Wilayah Kota Kota Banjarbaru.

“Berbagai persoalan yang kerap muncul dalam penyelesaian tata batas menjadi perhatian serius Pemkab Banjarbaru.

Atas dasar itulah, pemerintahan kota banjarbaru menggelar sosialisasi tata cara penyelesaian tata batas, bekerja sama dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat.
Pada Kegiatan ini di hadiri oleh Sekda kota banjarbaru, Bapak Lurah Landasan ulin barat, Bapak H. M. Aswan, Bapak Syahbanto raharjo, Kasipem Lub, Ketua Rt selandasan ulin barat, Ketua Rw selandasan ulin barat, Ketua LPM Lub, Ketua Forum Rt/Rw. Bertempat di ruang aula kelurahan landasan ulin barat.

Banyak terjadinya pemekaran wilayah juga turut menambah daftar permasalahan batas wilayah.
“Hal ini tentunya untuk menghindari terjadinya penafsiran berbeda atas batas wilayah,” kata Brigadir Heru Mujahidin, SH.

Disampaikan oleh pemko bjb permasalahan batas wilayah menjadi sangat penting karena berhubungan dengan pembangunan, administrasi pelayanan pemerintah, dan mempunyai dampak terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

Dijelaskan bahwa penataan batas wilayah dimulai dari lingkup terkecil yakni desa sehingga penataan batas pada unit di atasnya akan lebih mudah dilakukan.
Penataan batas wilayah baik itu desa, kelurahan, dan kecamatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Desa.

“Masalah yang kerap timbul termasuk di Banjarbaru ialah batas antar desa,” ujarnya.

Terkait hal itu, pemerintah provinsi mengimbau kepala desa hingga damang, agar persoalan batas antar desa dapat diselesaikan secara persuasif dan komunikatif.

“Jangan sampai terjadi korban lantaran persoalan batas. Kalau batas yang telah ditetapkan tersebut memang lahir dari kajian secara aspek teknis dan non teknis,” ucap Brigadir Heru Mujahidin, SH.

Pemerintah juga meminta camat lebih aktif dalam penyelesaian batas wilayah masing-masing.
Inventarisasi batas dan wilayah menjadi salah satu langkah nyata dalam rangka penataan batas.

Sementara, Asisten Administrasi Pemerintah, menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan membangun komunikasi yang sinergi dalam upaya percepatan penyelesaian tata batas desa, mendapatkan informasi, pengalaman, dan pembelajaran tentang tata batas.

Tinggalkan Balasan