Ikhlas, Benar dan Berkualitas

-->
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Anda perlua melakukan upgrade ke Flash Player versi 10 atau di atasnya.

Polres Banjarbaru. Bhabinkamtibmas Kelurahan Guntung Payung Polsek Banjarbaru Barat Bripka Eko Purwanto pada hari sabtu tanggal 14/04/2018, melaksanakan Problem Solving terkait permasalahan parkir liar, bersama dengan Panit Reskrim Ipda Made Teddy,

Permasalahan ini berawal ketika beberapa warga yang dikoordinir oleh seorang warga bernama Munandar memungut tarif parkir terhadap komplek pertokoan dijalan A Yani Km 31 Rt 02 Rw 01 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Ruko tersebut antara lain adalah Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Guntung Payung, Toko pertanian Mekar Sari Agro, Rumah Makan Sambal Acan, dan Studio Foto Galeri Qoe.

Beberapa pengurus dari pertokoan tersebut menghubungi Bhabinkamtibmas perihal ketidak nyamanan dan keberatan terhadap pemungutan parkir yang diduga ilegal, yang membuat beberapa pelanggan mengeluh dan merasa keberatan.

Setelah laporan tersebut, maka seluruh pengurus pertokoan beserta koordinator parkir bapak Munandar dipertemukan dikantor Polsek Banjarbaru Barat untuk menemukan jalan keluar dan memecahkan permasalahan.

“Sebelum kita bahas lebih lanjut permasalahan ini, silakan simak peraturan mengenai pengelolaan parkir” kata Ipda Made Teddy.

“Pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43.

(1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
(2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
a. usaha khusus perparkiran; atau
b. penunjang usaha pokok.
(3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah”. Lanjut Ipda Teddy.

“Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 100.

(1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
(2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
(3) Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
(4) Penetapan  lokasi fasilitas parkir  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
a. rencana umum tata ruang;
b. analisis dampak lalu lintas;
c.  kemudahan bagi pengguna jasa; dan
d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
(5) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh:
a. Gubernur untuk lokasi parkir yang berada di wilayah
Provinsi;
b. Bupati  untuk  lokasi  parkir  yang  berada  di  wilayah administrasi kabupaten; dan
c. Walikota untuk  lokasi parkir  yang  berada diwilayah administrasi kota”. Terang Bripka Eko Purwanto menambahkan.

“Apakah pengelolaan parkir yang anda koordinir memiliki perijinan tersebut, mas Nandar? ” Tanya Bripka Eko Purwanto.

“Tidak ada pak” kata Kusnandar singkat sambil tertunduk.

“Nah, karena itulah kita memanggil kedua belak pihak untuk menjelaskan tentang pengelolaan parkir. Semua ini didasari atas laporan dari pengurus pertokoan yang merasa keberatan karena tidak ada koordinasi antara kedua belah pihak.
Jika memang man Nandar ingin tetap mengelola parkir disana, bicarakan dahulu dengan pengurus toko, lalu anda urus perijinan sesuai ketentuan yang berlaku. Supaya anda juga memiliki payung hukum yang tetap. Bisa dipahami disini?!” terang Bripka Eko Purwanto yang disertai anggukan dari kedua belah pihak.

Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya. melalui Kapolsek Banjarbaru Barat Kompol H. Syaiful Bob menjelaskan bahwa perlu dilakukan pengawasan yang intensif terhadap pertokoan yang menggunakan jasa parkir.
“Jangan sampai yang niatnya baik dari pemilik toko maupun pengelola parkir, malah menimbulkan permasalahan lain karena kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak”. Kata Kapolsek.


Official Link

  • Tribrata News
  • Mabes Polri
  • Promoter.
  • Polda Kalsel